NABIRE | Go Indonesia.id – Situasi keamanan di Distrik Aweida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, dilaporkan semakin memprihatinkan. Sekitar 1.000 warga sipil dari empat kampung, yakni Deta, Tuguwai, Debaiye, dan Bumaida, dilaporkan mengungsi ke Kota Enarotali dan Nabire akibat meningkatnya operasi militer di wilayah tersebut.
Informasi tersebut disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM melalui siaran pers yang diterbitkan pada Jumat (6/11/2026). Dalam laporan itu disebutkan, gelombang pengungsian telah berlangsung sejak 30 Oktober hingga 5 November 2026.
Advertisement
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan bahwa warga terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari perlindungan dan menghindari situasi keamanan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Menurut laporan yang diterima pihak TPNPB dari PIS TPNPB di Enarotali, sejak 29 Oktober 2026 aparat militer dilaporkan menduduki Pastoran Gereja Katolik Tuguwai dan bangunan Puskesmas Tuguwai untuk dijadikan pos militer.
Laporan tersebut juga menyebutkan adanya suara tembakan di sekitar permukiman yang disebut menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.
Ibu Hamil, Balita dan Lansia Ikut Mengungsi
Dampak situasi keamanan tersebut dikabarkan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ibu hamil, bayi, balita, anak-anak hingga warga lanjut usia disebut ikut meninggalkan tempat tinggal mereka demi mendapatkan perlindungan.
Selain Distrik Aweida, laporan TPNPB juga menyebutkan adanya penembakan sejak 30 Oktober 2026 di kawasan Pasir Putih atau Komopa hingga mendekati permukiman warga.
Akibat situasi tersebut, sebagian masyarakat dilaporkan mengungsi ke wilayah Dauwagu dan Kota Enarotali.
TPNPB juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi rumah, kebun, ternak serta barang-barang milik warga yang ditinggalkan selama pengungsian. Pihaknya menduga aset masyarakat berpotensi mengalami pencurian atau penjarahan selama warga tidak berada di kampung halaman.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum disertai keterangan independen.
TPNPB Desak Pemerintah dan PBB Perhatikan Pengungsi
Melalui siaran pers tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memastikan setiap operasi militer dilaksanakan dengan memperhatikan hukum humaniter internasional serta perlindungan terhadap penduduk sipil.
Mereka juga meminta agar fasilitas umum, seperti sekolah, gereja, puskesmas, rumah sakit dan rumah warga yang disebut digunakan sebagai pos militer, dikembalikan kepada fungsi sipil.
Selain itu, TPNPB meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palang Merah Internasional, lembaga kemanusiaan internasional serta jurnalis asing untuk memberikan perhatian terhadap kondisi pengungsi di berbagai wilayah Papua.
Dalam pernyataannya, TPNPB turut mengutip laporan Human Rights Monitor per Agustus 2026 yang menyebutkan sebanyak 127.031 warga sipil dilaporkan mengungsi di berbagai daerah di Tanah Papua.
TPNPB menilai konflik bersenjata dan operasi militer di sejumlah wilayah telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kerusakan rumah warga serta terganggunya aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Perlu Verifikasi dan Perhatian Kemanusiaan
Situasi yang dilaporkan di Distrik Aweida membutuhkan perhatian serius, terutama menyangkut keselamatan warga sipil yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya.
Informasi mengenai jumlah pengungsi, kondisi fasilitas umum, dugaan penggunaan bangunan sipil sebagai pos militer, serta kronologi penembakan perlu diverifikasi secara independen.
Pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memberikan penjelasan serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Hingga berita ini disusun, informasi yang disampaikan masih bersumber dari siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM.
Belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah terkait tuduhan dan kronologi yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Agustinus Selegani/Jurnalis Intan Jaya
Sumber: Siaran Pers Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Jumat (6/11/2026).
Advertisement
