TPNPB KODAP VIII Intan Jaya Klaim Bertanggung Jawab atas Penembakan Helikopter Polisi di Paniai, Layangkan Ancaman Evakuasi

IMG 20261101 WA0384

PANIAI, PAPUA | Go Indonesia.id – Situasi keamanan di wilayah Papua kembali menjadi sorotan setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas penembakan helikopter polisi di wilayah Distrik Bayabiru, Kabupaten Paniai, Sabtu (31/10/2026).

Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Minggu (1/11/2026), yang ditandatangani dan disampaikan melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Dalam keterangannya, pihak TPNPB menyebut penembakan terjadi sekitar pukul 12.00 WIT ketika helikopter tersebut disebut sedang mengangkut logistik dan bahan makanan untuk aparat di sekitar lokasi pendulangan emas 99, Distrik Bayabiru.

Panglima TPNPB KODAP VIII Intan Jaya, Kolonel Apeni Kobogau, bersama Komandan Pos Metuga Mayor Enos Tipagau dan Komandan Operasi Mayor Karel Tipagau, diklaim telah melaporkan keterlibatan pasukan mereka dalam peristiwa tersebut.

Namun, hingga siaran pers itu disampaikan, belum terdapat konfirmasi independen mengenai kronologi lengkap penembakan, kondisi helikopter, maupun ada atau tidaknya korban jiwa.

Layangkan Peringatan kepada Warga dan Perusahaan

Tidak hanya mengklaim bertanggung jawab atas penembakan helikopter, kelompok tersebut juga menyampaikan peringatan kepada maskapai penerbangan agar tidak mengangkut logistik aparat ke kawasan pendulangan emas yang mereka klaim sebagai wilayah operasi TPNPB.

Bahkan, dalam pernyataannya, TPNPB meminta warga pendatang dan pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi tersebut segera meninggalkan kawasan yang disebut sebagai wilayah operasi mereka.

Pernyataan tersebut juga memuat ancaman kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam aktivitas perusahaan maupun eksploitasi sumber daya alam di wilayah Intan Jaya.

TPNPB menyatakan menolak pembangunan, investasi nasional maupun asing, serta aktivitas perusahaan berbentuk CV dan PT di wilayah tersebut.

Persoalan Keamanan dan Keselamatan Warga Jadi Perhatian

Pernyataan yang disampaikan TPNPB tersebut menambah perhatian terhadap situasi keamanan di wilayah Papua, khususnya bagi masyarakat sipil yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar kawasan konflik.

Ancaman terhadap warga dan perusahaan menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan ketakutan, mengganggu aktivitas ekonomi, serta membahayakan keselamatan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Di sisi lain, klaim mengenai aktivitas eksploitasi emas dan persoalan hak masyarakat adat yang disampaikan TPNPB juga memerlukan penelusuran serta klarifikasi dari pemerintah, aparat keamanan, dan pihak-pihak terkait.

Pemerintah dan Aparat Diharapkan Berikan Klarifikasi

Sehubungan dengan beredarnya siaran pers tersebut, aparat keamanan dan pemerintah diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai insiden penembakan helikopter di Distrik Bayabiru.

Kejelasan mengenai kondisi helikopter, tujuan penerbangan, kemungkinan korban, serta langkah pengamanan masyarakat sipil menjadi informasi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan keresahan publik.

Perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama. Setiap pihak juga diharapkan menahan diri agar situasi keamanan tidak semakin memburuk dan masyarakat tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata.

Hingga berita ini diterbitkan, klaim tanggung jawab TPNPB tersebut masih memerlukan verifikasi independen dan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait.

Agustinus Selegani / Jurnalis Go Indonesia
Sumber /Seby Sambo Juru Bicara TPNPB OPM


Advertisement

Pos terkait