NATUNA | Go Indonesia.Id โ Langkah Pemerintah Kabupaten Natuna meminta dispensasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) terkait sejumlah komoditas pangan yang ditahan karena diduga tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina menuai sorotan publik.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai barang yang ditahan. Pertanyaan yang kini muncul justru menyangkut alasan pemerintah daerah sampai turun tangan meminta dispensasi terhadap komoditas yang sejak awal disebut belum memenuhi persyaratan dokumen karantina.
Advertisement
Pemkab Natuna sebelumnya menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah daerah beralasan persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan bahan pangan dan kenaikan harga di Natuna.
Pemkab juga menyebut para pengusaha perlu segera mengurus dokumen karantina.
Namun, alasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Benarkah Barang yang Ditahan Bisa Membuat Natuna Langka Sembako?
Pertanyaan sederhananya, apakah bawang merah sekitar 1.890 kilogram, ditambah sejumlah komoditas lainnya yang ditahan, benar-benar mampu menyebabkan kelangkaan sembako di seluruh Kabupaten Natuna?
Jika pemerintah menyatakan penahanan barang tersebut berpotensi mengganggu pasokan, masyarakat tentu berhak mendapatkan data yang jelas.
Berapa kebutuhan bawang merah masyarakat Natuna setiap hari?
Berapa kebutuhan bawang putih?
Berapa stok yang tersedia di pasar?
Berapa jumlah pasokan yang masuk secara rutin?
Dan berapa lama persediaan pangan Natuna dapat bertahan apabila komoditas yang ditahan tersebut tidak beredar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar alasan โdemi kepentingan masyarakatโ tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi dapat dibuktikan dengan data.
Sebab, jika jumlah barang yang ditahan ternyata relatif kecil dibandingkan kebutuhan dan stok pangan Natuna secara keseluruhan, publik tentu berhak mempertanyakan seberapa besar sebenarnya pengaruh komoditas tersebut terhadap stabilitas harga dan ketersediaan sembako.
BKHIT Sebut Ada Persyaratan yang Harus Dipenuhi
BKHIT memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan antarwilayah.
Apabila suatu komoditas tidak dilaporkan atau tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina, maka terdapat mekanisme yang harus dijalankan sesuai ketentuan.
Dalam kondisi tertentu, apabila pemilik tidak dapat memenuhi persyaratan dalam batas waktu yang ditentukan, komoditas dapat dikenakan tindakan sesuai prosedur karantina, termasuk penolakan, pengembalian ke daerah asal, atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat membutuhkan bawang atau tidak.
Persoalannya adalah apakah seluruh persyaratan sudah dipenuhi sebelum komoditas tersebut masuk dan beredar di Natuna.
Bela Masyarakat atau Bela Pengusaha?
Pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga.
Namun keberpihakan kepada masyarakat tidak semestinya dimaknai dengan mengabaikan aturan yang berlaku.
Jika barang tersebut sebenarnya legal dan persoalannya hanya kekurangan dokumen administratif yang masih dapat dilengkapi, pemerintah tentu dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Tetapi jika barang tersebut memang masuk tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan, muncul pertanyaan yang lebih besar:
Mengapa pemerintah daerah justru meminta dispensasi?
Apakah benar langkah tersebut semata-mata untuk mencegah kelangkaan sembako?
Atau jangan-jangan kebijakan tersebut justru berpotensi memberikan jalan keluar bagi pengusaha yang belum memenuhi ketentuan?
Pertanyaan itu wajar muncul karena pemerintah merupakan pihak yang seharusnya berada di tengahโmenjamin kepentingan masyarakat sekaligus memastikan aturan tetap dijalankan.
Jangan sampai muncul kesan berbeda perlakuan.
Ketika masyarakat kecil berhadapan dengan aturan, mereka dituntut untuk patuh sepenuhnya. Namun ketika pelaku usaha menghadapi persoalan dokumen, pemerintah justru turun tangan mencarikan dispensasi.
Jangan Gunakan Masyarakat Sebagai Tameng
Pemkab Natuna menyebut persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak terhadap pasokan pangan, harga maupun inflasi.
Alasan itu tentu dapat dipahami.
Tetapi pemerintah juga harus mampu menunjukkan data konkret mengenai ancaman kelangkaan tersebut.
Jangan sampai beberapa ratus karung komoditas kemudian dijadikan alasan seolah-olah seluruh masyarakat Natuna akan mengalami kelangkaan sembako.
Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya.
Berapa stok yang ada?
Berapa kebutuhan harian?
Berapa pasokan dari luar daerah?
Dan seberapa besar kontribusi barang yang ditahan terhadap kebutuhan masyarakat Natuna?
Tanpa data tersebut, kekhawatiran mengenai kelangkaan berpotensi hanya menjadi asumsi.
Jangan Sampai Menjadi Preseden
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak kebijakan tersebut terhadap penegakan aturan ke depan.
Jangan sampai muncul persepsi di kalangan pelaku usaha:
Kalau dokumen belum lengkap, tidak masalah. Nanti pemerintah daerah yang meminta dispensasi.โยป
Jika persepsi seperti itu berkembang, maka fungsi pengawasan karantina bisa menjadi lemah.
Padahal persyaratan karantina bukan semata-mata persoalan administrasi. Pengawasan tersebut berkaitan dengan pencegahan masuk dan tersebarnya hama serta penyakit melalui komoditas pertanian, perikanan maupun hewan antarwilayah.
Karena itu, kepentingan menjaga pasokan pangan dan kepentingan menegakkan aturan sebenarnya tidak perlu dipertentangkan.
Keduanya bisa berjalan bersamaan.
Bupati Harus Transparan
Karena persoalan ini sudah sampai mendapat perhatian kepala daerah, masyarakat Natuna layak memperoleh penjelasan secara terbuka.
Siapa pemilik komoditas tersebut?
Dari mana asal barang?
Mengapa dokumen persyaratan karantina belum tersedia?
Apakah dokumen tersebut sedang dalam proses?
Berapa nilai keseluruhan barang yang ditahan?
Dan yang paling penting, apa dasar Pemkab Natuna menyatakan bahwa penahanan komoditas tersebut dapat mengancam ketersediaan sembako masyarakat?
Pertanyaan itu bukan untuk menghambat distribusi pangan.
Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada dua kepentingan yang seolah-olah harus dipilih: antara ketersediaan sembako atau penegakan aturan.
Pemerintah seharusnya mampu menjamin keduanya.
Sembako tetap tersedia, tetapi aturan karantina juga tetap ditegakkan.
Pada akhirnya, pertanyaan publik masih sama:
Bupati Natuna sedang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, atau justru sedang memperjuangkan kepentingan pengusaha yang barangnya diduga belum memenuhi persyaratan dokumen karantina?
Jawabannya tentu harus diberikan dengan data dan penjelasan terbuka, bukan sekadar alasan atas nama kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pemberitaan ini.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Bupati Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna, BKHIT, serta pemilik atau pengusaha terkait untuk memberikan penjelasan atas informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Baharullazi/ Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
