MOROTAI | Go Indonesia.id β Kekeringan mulai mengetuk pintu rumah warga Pulau Morotai. Sejumlah sumber air dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sebagian sumur masyarakat mulai mengering. Di tengah ancaman krisis air bersih tersebut, Anggota DPRD Pulau Morotai, Naswin Rowo, meminta pemerintah daerah bergerak cepat dengan menjadikan pembangunan sumur bor di setiap desa sebagai langkah mitigasi.
Naswin mendorong penyediaan sumber air bersih masuk dalam prioritas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, terutama untuk desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.
Advertisement
Menurutnya, pembangunan sumur bor perlu dipersiapkan sejak sekarang sebagai langkah antisipasi apabila kondisi kering terus berlangsung hingga 2027.
βIni harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau memang sumber air mulai berkurang, maka kita harus menyiapkan langkah antisipasi dari sekarang, salah satunya melalui pembangunan sumur bor,β ujar Naswin, Rabu (9/9/2026).
Ia mengatakan, penurunan debit sumber air mulai dirasakan masyarakat. Di sejumlah wilayah, warga bahkan secara swadaya memindahkan jaringan pipa untuk mencari sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Naswin menilai kondisi tersebut tidak boleh baru ditangani ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air.
βJangan sampai kita menunggu masyarakat kesulitan mendapatkan air baru kemudian bergerak. Pemerintah harus mengambil langkah antisipasi,β katanya.
Karena itu, ia meminta Pemda mengevaluasi sejumlah program dalam APBD 2026 yang dinilai belum mendesak atau belum dapat direalisasikan. Jika memungkinkan secara aturan, anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat penanganan kebutuhan air bersih.
Menurut Naswin, sumur bor bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas pertanian yang turut terdampak ketika ketersediaan air menurun.
Namun, ia mengingatkan pembangunan sumur bor harus dilakukan berdasarkan kajian yang matang. Penentuan titik pengeboran harus mempertimbangkan pemetaan wilayah rawan kekeringan, potensi air tanah, kondisi geologi, serta kajian teknis lainnya.
βHarus ada kajian dan pemetaan. Kita tidak ingin anggaran dikeluarkan tetapi sumur yang dibangun tidak menghasilkan air. Karena itu, titik pengeboran harus benar-benar ditentukan berdasarkan kajian teknis,β tegasnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa September 2026 masih menjadi salah satu fase kritis kondisi kering di Indonesia. BMKG juga menyebut pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi, khususnya dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
βAir adalah kebutuhan dasar. Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat tidak sampai mengalami krisis air, terutama jika kondisi kering terus berlanjut,β pungkas Naswin.
Mir | Jurnalis Go Indonesia.id
Advertisement
