NATUNA | Go Indonesia.Id _Polemik pengangkatan kapal-kapal tenggelam di perairan Natuna tidak hanya menyangkut persoalan besi, izin maupun nilai sejarah. Di balik keberadaan bangkai kapal yang telah puluhan bahkan ratusan tahun berada di dasar laut, terdapat kehidupan nelayan kecil yang setiap hari menggantungkan nasib keluarganya dari laut di sekitarnya.
Bagi sebagian nelayan Natuna, laut bukan sekadar hamparan air. Laut adalah tempat mencari makan, tempat menaruh bubu, memasang jaring, memancing dan mencari ikan untuk menghidupi keluarga.
Advertisement
Karena itu, ketika kawasan yang selama bertahun-tahun menjadi tempat nelayan mencari ikan tiba-tiba menjadi lokasi pengangkatan kapal, pemerintah dinilai tidak boleh hanya melihat kepentingan pihak yang melakukan kegiatan pengangkatan.
Pertanyaan paling penting justru harus diarahkan kepada nelayan: apa dampaknya terhadap mereka?
Jangan sampai pemerintah sibuk membicarakan nilai ekonomi besi dari bangkai kapal, tetapi lupa menghitung berapa keluarga nelayan yang kehilangan wilayah tangkap akibat kegiatan tersebut.
Nelayan Kecil Jangan Selalu Menjadi Korban
Nelayan tradisional tidak memiliki kapal besar, modal besar maupun kemampuan untuk berpindah mencari ikan ke wilayah yang jauh.
Mereka mencari ikan berdasarkan pengalaman puluhan tahun membaca arah angin, arus, musim dan keberadaan ikan.
Satu kawasan yang selama bertahun-tahun mereka kenal sebagai tempat mencari ikan bisa memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan mereka.
Ketika aktivitas pengangkatan kapal dilakukan menggunakan kapal kerja, jangkar, alat berat, kabel maupun peralatan lainnya, nelayan tentu memiliki kekhawatiran terhadap kondisi perairan di sekitarnya.
Apalagi jika bangkai kapal tersebut sudah menjadi tempat tumbuh karang dan menjadi habitat ikan.
Jika habitat tersebut rusak, siapa yang menanggung kerugian nelayan?
Apakah pemerintah sudah menghitungnya?
Atau nasib nelayan kembali dianggap sebagai persoalan kecil yang tidak perlu dipertimbangkan?
Bangkai Kapal Bisa Menjadi Rumah Ikan
Penelitian terhadap situs kapal karam di perairan Pulau Laut menunjukkan bahwa bangkai kapal dapat menjadi bagian dari ekosistem bawah laut. Pada Situs Karang Panjang, misalnya, struktur kapal telah ditumbuhi karang dan menyatu dengan lingkungan laut.
Bagi nelayan, kondisi seperti itu bukan sekadar benda sejarah.
Bangkai kapal yang telah lama berada di dasar laut bisa menjadi tempat berlindung dan berkumpulnya ikan serta organisme laut lainnya.
Dengan demikian, ketika bangkai kapal tersebut diangkat, pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menghilangkan fungsi ekologis yang selama bertahun-tahun telah terbentuk.
Jangan sampai keuntungan dari besi kapal hanya dinikmati segelintir pihak, sementara nelayan harus menanggung akibat hilangnya habitat ikan.
Kalau Ikan Menjauh, Nelayan Harus Ke Mana?
Ini pertanyaan sederhana yang seharusnya dijawab pemerintah.
Nelayan kecil tidak memiliki pendapatan tetap.
Hari ini melaut belum tentu mendapatkan ikan. Cuaca buruk bisa membuat mereka tidak berangkat. Mesin rusak harus mengeluarkan biaya. Harga BBM, es, alat tangkap dan kebutuhan melaut terus menjadi beban.
Ketika satu kawasan tangkapan ikan terganggu, nelayan terpaksa mencari lokasi baru yang mungkin lebih jauh.
Artinya, biaya operasional bertambah.
BBM bertambah.
Waktu melaut bertambah.
Risiko keselamatan juga bertambah.
Pada akhirnya, yang membayar harga sebuah kebijakan bisa jadi justru nelayan kecil.
Sementara pihak yang memperoleh keuntungan dari pengangkatan kapal mungkin hanya membawa hasilnya pergi.
Jangan Ambil Kekayaan Laut, Tetapi Tinggalkan Kerugiannya untuk Nelayan
Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Jangan sampai pola pengelolaan sumber daya laut kembali seperti yang sering dirasakan masyarakat pesisir: ketika ada potensi ekonomi, banyak pihak datang mengambil keuntungan, tetapi ketika muncul kerusakan atau kerugian, nelayanlah yang harus menghadapi dampaknya.
Jika memang pengangkatan kapal diperbolehkan, pemerintah harus memastikan adanya kajian yang jelas mengenai dampak terhadap:
– wilayah tangkap nelayan;
– terumbu karang;
– habitat ikan;
– keselamatan pelayaran;
– kualitas lingkungan laut;
– serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Kajian jangan hanya dilakukan di atas meja.
Nelayan yang setiap hari berada di laut harus dilibatkan.
Mereka mengetahui perubahan kondisi laut jauh lebih lama dibandingkan orang yang hanya datang ketika ada proyek.
Nelayan Jangan Hanya Dijadikan Penonton
Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan instansi terkait harus membuka ruang dialog dengan nelayan.
Jika terdapat kegiatan pengangkatan kapal, masyarakat harus diberitahu secara terbuka.
Kapal apa yang diangkat?
Sejak kapan kapal tersebut tenggelam?
Apa sejarahnya?
Siapa pemiliknya?
Siapa yang memiliki izin?
Apa dasar hukumnya?
Apa hasil kajiannya?
Dan yang paling penting:
Apa jaminan pemerintah terhadap nelayan yang mencari nafkah di sekitar lokasi tersebut?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan atau investasi.
Itu merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini hidup dari laut.
Jika Ada Kerusakan, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Nelayan juga berhak bertanya mengenai kompensasi.
Apabila kegiatan pengangkatan menyebabkan terumbu karang rusak, habitat ikan terganggu atau wilayah tangkap nelayan berkurang, siapa yang bertanggung jawab?
Jangan sampai setelah kapal diangkat dan hasilnya dibawa pergi, pemerintah mengatakan kegiatan telah selesai.
Bagi nelayan, persoalannya belum selesai.
Mereka masih harus mencari ikan setiap hari.
Mereka masih harus membeli BBM.
Mereka masih harus membayar kebutuhan keluarga.
Anak-anak mereka masih harus sekolah.
Dan perahu kecil mereka masih harus kembali ke laut untuk mencari nafkah.
Laut Natuna Bukan Milik Segelintir Orang
Laut Natuna merupakan ruang kehidupan masyarakat pesisir.
Karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupannya dari laut.
Jangan sampai masyarakat lokal hanya memiliki hak untuk melihat kapal-kapal dan kekayaan lautnya diambil, sementara keuntungan mengalir kepada pihak lain.
Jika kapal tenggelam tersebut memang memiliki nilai sejarah, maka lindungi.
Jika memiliki nilai arkeologi, lakukan penelitian.
Jika memiliki nilai ekologis, pertimbangkan keberadaan terumbu dan habitat ikan.
Jika memang dapat diangkat secara legal, lakukan secara transparan dan pastikan nelayan tidak menjadi pihak yang dirugikan.
Pemerintah Jangan Tunggu Nelayan Menjerit
Pemerintah tidak boleh menunggu sampai pendapatan nelayan turun, ikan semakin sulit ditemukan, terumbu karang rusak atau terjadi konflik di laut baru kemudian turun tangan.
Pencegahan harus dilakukan sejak awal.
Nelayan Natuna sudah lama hidup berdampingan dengan laut.
Mereka bukan pendatang baru yang tiba-tiba datang ketika ada proyek.
Mereka adalah masyarakat yang sejak turun-temurun menjadikan laut sebagai sumber kehidupan.
Karena itu, ketika ada kegiatan yang berpotensi mengubah kondisi wilayah laut tempat mereka mencari nafkah, suara nelayan wajib didengar.
Jangan sampai besi kapal diangkat, uang berpindah tangan, tetapi nelayan kehilangan tempat mencari makan.
Dan jangan sampai setelah semuanya selesai, pemerintah baru menyadari bahwa yang hilang bukan hanya bangkai kapal, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat kecil di sekitarnya.
Laut Natuna harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan mereka yang memiliki modal dan akses.
Pemerintah harus membuktikan bahwa keberadaan nelayan benar-benar menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan laut Natuna.
Baharullazi/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
