KUANSING | GO Indonesia.Id – Dugaan skandal yang menyeret oknum Wakil Bupati Kuantan Singingi berinisial M kian menguat dan menyita perhatian publik. Isu yang awalnya beredar dengan narasi sensasional kini berkembang menjadi persoalan serius, menyangkut dugaan hubungan terlarang hingga aliran dana dalam jumlah besar.
M diduga memiliki kedekatan khusus dengan seorang perempuan berinisial VA. Perempuan tersebut diketahui masih berstatus sebagai istri sah pria berinisial RC dan bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Desa.
Situasi memanas setelah muncul pengakuan terkait penyerahan uang dari M kepada RC. Kuasa hukum RC membenarkan adanya transaksi tersebut yang dilakukan melalui perantara pengacara, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah, meski tidak sebesar angka awal yang sempat beredar hingga Rp500 juta.
RC sendiri secara terbuka mengonfirmasi bahwa VA merupakan istrinya, sekaligus berada di dalam pusaran isu yang kini menjadi perhatian luas.
Saat dikonfirmasi, M membantah adanya bukti berupa video call yang disebut-sebut memperkuat dugaan hubungan tersebut.
“Tidak ada video itu,” tegas M.
Namun, ia tidak menampik adanya penyerahan uang kepada RC.
“Iya, sudah saya serahkan. Jumlahnya lumayan,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa bukti berupa video justru berada di pihak RC. Klaim ini semakin memperkeruh situasi yang sudah sarat konflik kepentingan.
Menurut keterangan RC, kedekatan antara M dan VA bermula dari hubungan bisnis penjualan jilbab. Namun, komunikasi keduanya disebut semakin intens sejak Agustus 2025 dan diduga berkembang melampaui konteks profesional.
RC juga mengungkap adanya pembahasan terkait dana bagi hasil (DBH) serta komunikasi dengan pihak tertentu di tingkat pusat. Fakta ini menambah dimensi baru dalam kasus yang tak lagi sekadar persoalan pribadi.
Konflik mencapai puncak pada Desember 2025, ketika RC mengaku tidak memperoleh bagian dari dana yang dijanjikan. Ketegangan tersebut berujung pada pertemuan langsung antara RC dan M di sebuah kafe di Pekanbaru. Sejumlah saksi menyebut pertemuan berlangsung serius dan cukup lama.
Kasus ini kini tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga berpotensi merambah ke ranah hukum, jika ditemukan unsur pemerasan, gratifikasi, atau penyalahgunaan jabatan.
Publik pun mendesak klarifikasi resmi dari pihak terkait serta langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta secara transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi lanjutan masih terus dilakukan kepada seluruh pihak terkait, termasuk M selaku Wakil Bupati Kuansing.
(Tim / Redaksi)







