NATUNA | Go Indonesia.Id _Sejumlah pengguna jasa angkutan laut mengeluhkan kebijakan penambahan rute pelayaran KMP Bahtera Nusantara 01 dan KMP Bahtera Nusantara 03. Mereka menilai perubahan rute tersebut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan kendaraan yang harus mereka bayar.
Salah seorang pengguna jasa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan menyampaikan keluhannya kepada media pada Rabu (15/7/2026).
Advertisement
Menurutnya, sejak adanya penambahan rute, tarif angkutan kendaraan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan rute sebelumnya, selisih biaya yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 ribu untuk satu kali perjalanan.
Kami berharap pemerintah maupun instansi yang berwenang dapat mengkaji kembali besaran tarif tersebut. Selisih sekitar Rp500 ribu sangat berarti bagi kami sebagai pengguna jasa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya pelayaran dari Tanjung Unban ke Penagi hanya melewati dua pelabuhan. Namun kini kapal harus singgah di empat pelabuhan, sehingga biaya perjalanan ikut meningkat.
Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa kendaraan tujuan Midai ke Penagi juga harus menanggung biaya akibat singgah ke Sedanau, sementara menurut pengamatan kami sangat jarang ada kendaraan yang turun di sana. Kami berharap tiket kendaraan dari Midai dapat langsung menuju Penagi tanpa dibebankan biaya tambahan akibat perubahan rute tersebut,” katanya.
Selain persoalan tarif, pengguna jasa juga menyoroti pola pengoperasian dua armada tersebut. Menurutnya, KMP Bahtera Nusantara 01 dari Tanjung Uban hanya melayani hingga Penagi melalui jalur Matak dan Midai. Sementara KMP Bahtera Nusantara 03 juga berakhir di Penagi dengan lintasan Tembelan, Kalimantan Barat, dan Serasan.
Kondisi itu dinilai menyulitkan penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan, misalnya dari Serasan menuju Matak atau Midai. Mereka harus turun di Penagi dan menunggu kapal berikutnya selama dua hingga tiga hari untuk melanjutkan perjalanan.
Kami berharap ASDP maupun BPTD dapat mengevaluasi kembali pola rute yang ada agar lebih berpihak kepada masyarakat pengguna jasa. Kehadiran KMP Bahtera Nusantara yang mendapat subsidi pemerintah seharusnya mempermudah mobilitas masyarakat, bukan justru menambah beban biaya maupun waktu perjalanan,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta klarifikasi dan tanggapan resmi dari pihak ASDP maupun BPTD terkait keluhan yang disampaikan pengguna jasa tersebut agar pemberitaan tetap berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Reporter: Baharullazi
Advertisement
