JAMBI | Go Indonesia.id – Maraknya aktivitas ilegal drilling di Dusun Jebak, Senami, Kabupaten Batanghari, yang berujung pada kebakaran hebat hingga menelan korban luka dan jiwa, memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.
Gabungan aktivis LSM dan awak media menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Jambi untuk kedua kalinya pada Kamis (6/3/2025), sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Jambi.
Advertisement
Para demonstran dengan TEGAS menuntut DPRD Provinsi Jambi agar menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan segera mengambil langkah nyata untuk memberantas aktivitas pengeboran minyak ilegal.
Mereka mendesak agar penegak hukum menangkap dalang dan pemodal ilegal drilling, bukan hanya pekerja lapangan yang menjadi korban sistem.
Aksi berlanjut ke Kantor Gubernur Jambi, di mana massa menuntut Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung ke lokasi ilegal drilling di kawasan hutan lindung.
Mereka menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah, yang menyebabkan insiden fatal ini terjadi tanpa pencegahan.
Hingga saat ini, beberapa korban masih dirawat di rumah sakit akibat luka parah dari kebakaran yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut.
Asisten I Pemprov Jambi, Arif, menemui para demonstran di ruang kerjanya dan menyatakan bahwa seluruh aspirasi mereka akan disampaikan kepada Gubernur. Ia juga berjanji akan mengagendakan pertemuan OPD terkait untuk membahas persoalan ini.
Namun, saat media mengonfirmasi Linda, Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Dinas ESDM Provinsi Jambi, terkait peran pemerintah dalam pengawasan ilegal drilling, jawabannya justru mengejutkan.
Ia mengklaim bahwa pemerintah dan Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak mengetahui adanya aktivitas ilegal drilling yang menyebabkan kebakaran serta korban jiwa.
Pernyataan ini menunjukkan kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, meskipun dampak dari aktivitas ilegal tersebut sudah nyata dan memakan korban.
Masyarakat menuntut agar tidak ada lagi pembiaran terhadap mafia minyak ilegal yang merusak lingkungan dan mengorbankan nyawa warga.
Demonstran menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai para pemodal besar ditindak dan pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menutup operasi ilegal drilling di Jambi.(*)
(Redaksi)
Advertisement
