NABIRE | Go Indonesia.id-Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah diwarnai dengan penyampaian aspirasi masyarakat adat. Aspirasi masyarakat adat dari 11 distrik yang tergabung dalam SIMAPITOWA resmi diserahkan kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dalam kunjungannya ke Papua Tengah.
Penyerahan aspirasi tersebut berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026, bertempat di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire. Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen masyarakat Papua Tengah untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan harapan masyarakat.
Advertisement
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog dan silaturahmi. Hadir sejumlah unsur masyarakat dan pemerintahan, di antaranya anggota DPRK dari delapan kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta perwakilan pemuda.
Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari persoalan masyarakat adat dan wilayah adat hingga kondisi keamanan dan konflik bersenjata yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Poin-poin utama aspirasi masyarakat kemudian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai.
Dalam penyampaiannya, John Gobai meminta agar pemerintah pusat membuka ruang pertemuan yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk membicarakan pembangunan serta persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
βKami meminta Bapak Menteri untuk dapat mengatur, meminta agar dapat memediasi kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Tanah Papua bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan pembangunan yang baik di Tanah Papua yang jauh dari kekerasan.β
Menurut John Gobai, pembentukan daerah otonomi baru seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru memperpanjang persoalan kekerasan.
βKarena daerah otonom baru ini rumusnya percepatan pembangunan, bukan kekerasan tiap hari. Terima kasih, Pak Menteri. Itu yang kami sampaikan,β ujarnya.
Aspirasi Masyarakat Adat
Dokumen aspirasi yang diserahkan dalam pertemuan tersebut belum seluruhnya dipublikasikan secara rinci. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, tanah ulayat, pendidikan, kesehatan, serta keterlibatan perempuan dan anak adat dalam pembangunan.
Masyarakat adat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat serta memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat.
Selain persoalan adat dan pembangunan, kondisi keamanan serta konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Tengah juga menjadi bagian dari pembahasan dalam dialog tersebut.
Menteri HAM Respons Aspirasi Masyarakat
Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui pimpinan DPR Papua Tengah, Menteri HAM RI Natalius Pigai menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan yang diterimanya.
Natalius Pigai mengatakan bahwa berbagai usulan masyarakat yang telah dirangkum oleh pimpinan DPR Papua Tengah merupakan bagian penting dalam melihat persoalan yang berkembang di Papua.
βSemua usulan dari masyarakat sebagaimana yang dirangkum oleh pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah, saya hargai. Dan saya hargai ya, saya menghargai,β ujar Natalius Pigai.
Menteri HAM juga menyampaikan bahwa pemerintah dapat membicarakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat sepanjang berada dalam ruang penyelesaian melalui mekanisme pemerintah.
Namun, dalam dialog tersebut, Natalius Pigai juga memberikan batasan terhadap tuntutan politik tertentu yang menurutnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sama.
Ia menyampaikan bahwa persoalan pembangunan, hak masyarakat, serta berbagai kebutuhan sosial dapat dibicarakan untuk mencari jalan keluar bersama, sementara tuntutan mengenai kemerdekaan Papua berada dalam posisi yang berbeda menurut pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi salah satu ruang komunikasi antara masyarakat Papua Tengah dengan pemerintah pusat dalam membicarakan persoalan hak asasi manusia, masyarakat adat, pembangunan, serta kondisi sosial dan keamanan di Tanah Papua.
Bagi masyarakat adat SIMAPITOWA, penyerahan aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan suara masyarakat secara langsung melalui jalur dialog dan lembaga pemerintahan.
Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen atau hasil pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Agustinus Selegani
Jurnalis KAPERWIL media
Goindonesia.id
Kabupaten Intan Jaya
Provinsi Papua Tengah
Advertisement
