NATUNA | Go Indonesia.Id — Langkah Bupati Natuna meminta dispensasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) terkait komoditas bawang yang ditahan karena diduga tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina menuai pertanyaan serius.(1/9/26)
Persoalannya bukan semata-mata tentang bawang. Persoalan yang lebih besar adalah apakah aturan karantina berlaku sama bagi seluruh masyarakat, termasuk ketika barang tersebut berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha tertentu?
Advertisement
Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, komoditas seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan jenis sayuran umbi lapis segar lainnya merupakan komoditas yang diatur dalam ketentuan karantina tumbuhan.
Artinya, pemasukan komoditas tersebut tidak sekadar persoalan jual beli dan distribusi sembako. Ada persyaratan dan prosedur karantina yang harus dipenuhi.
Di sinilah langkah Bupati Natuna meminta dispensasi menjadi tanda tanya.
Atas dasar hukum apa dispensasi itu diminta?
Apakah alasan menjaga ketersediaan sembako dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan atau melonggarkan ketentuan karantina?
Bukan Berarti Kebutuhan Masyarakat Harus Diabaikan
Tidak ada yang mempersoalkan pentingnya menjaga pasokan pangan di Natuna.
Bawang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah memang berkewajiban memastikan distribusi pangan berjalan dan masyarakat tidak mengalami kelangkaan.
Namun, persoalannya adalah cara pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.
Jika terdapat barang yang belum memenuhi persyaratan karantina, semestinya pemerintah membantu mencari solusi yang tetap berada dalam koridor hukum.
Bukan justru muncul kesan bahwa ketika barang ditahan, kepala daerah kemudian turun tangan meminta dispensasi.
Publik tentu berhak bertanya, apakah mekanisme seperti itu juga akan dilakukan apabila yang mengalami persoalan serupa adalah pedagang kecil?
Jangan Sampai Ada Dua Standar
Persoalan ini menjadi sensitif karena menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan aturan.
Jika seorang pedagang kecil membawa bawang tanpa dokumen yang dipersyaratkan kemudian barangnya ditahan, maka aturan harus ditegakkan.
Tetapi ketika persoalan serupa terjadi dan pemerintah daerah ikut meminta dispensasi, publik wajar mempertanyakan apakah telah terjadi perlakuan berbeda berdasarkan siapa pemilik atau pihak yang berkepentingan terhadap barang tersebut.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak pertama yang memberikan contoh bahwa aturan berlaku untuk semua.
Bukan sebaliknya.
Jangan sampai masyarakat akhirnya berpikir:
Pedagang kecil harus patuh penuh terhadap aturan, tetapi ketika barang bermasalah menyangkut kepentingan tertentu, tiba-tiba muncul dispensasi.
Jika persepsi seperti ini berkembang, yang rusak bukan hanya kepercayaan kepada pemerintah, tetapi juga wibawa aturan itu sendiri.
Berapa Sebenarnya Barang yang Ditahan?
Hal lain yang juga perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah jumlah dan jenis komoditas yang ditahan serta sejauh mana barang tersebut berpotensi memengaruhi pasokan sembako di Natuna.
Apakah jumlah bawang yang ditahan benar-benar cukup besar hingga berpotensi menyebabkan kelangkaan?
Atau persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan mekanisme karantina sebagaimana berlaku bagi pelaku usaha lainnya?
Pertanyaan ini penting agar alasan menjaga stabilitas pasokan pangan tidak menjadi pembenaran untuk mengabaikan prosedur.
Sebab jika jumlah barang relatif kecil dan tidak signifikan terhadap kebutuhan masyarakat Natuna, publik tentu berhak mempertanyakan mengapa persoalan tersebut sampai membutuhkan campur tangan langsung kepala daerah.
Bupati Perlu Terbuka
Bupati Natuna perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah meminta dispensasi tersebut.
Apa dasar hukumnya?
Apakah dispensasi memang diperbolehkan dalam kasus tersebut?
Siapa yang memiliki kewenangan memberikan pengecualian?
Apa bentuk dispensasi yang diminta?
Apakah barang tetap menjalani pemeriksaan dan tindakan karantina?
Dan yang paling penting:
Apakah pedagang kecil akan mendapatkan perlakuan yang sama apabila menghadapi persoalan dokumen karantina?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak menafsirkan bahwa pemerintah daerah sedang memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.
Pemerintah Membela Masyarakat atau Membela Barang?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai bawang.
Ini tentang kepastian hukum dan keteladanan pemerintah.
Jika aturan karantina memang wajib dipenuhi, maka semua pihak harus mematuhinya.
Jika terdapat mekanisme dispensasi atau pengecualian yang memang sah menurut hukum, pemerintah juga wajib menjelaskan dasar dan prosedurnya kepada masyarakat.
Jangan sampai pemerintah daerah justru menciptakan preseden bahwa setiap barang yang tertahan karena tidak memenuhi persyaratan dapat dicarikan dispensasi dengan menggunakan alasan kepentingan masyarakat.
Natuna membutuhkan pemerintah yang membela kepentingan masyarakat sekaligus menghormati hukum.
Karena itu, pertanyaan akhirnya sederhana:
Bupati Natuna turun tangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi melalui jalur yang sesuai aturan, atau justru untuk membantu meloloskan barang yang diduga belum memenuhi persyaratan karantina?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar publik tidak terjebak pada kesimpulan bahwa aturan hanya keras kepada pedagang kecil, tetapi bisa dilonggarkan ketika pemerintah ikut turun tangan.
Baharullazi/ Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
